Badung – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, turut menghadiri acara penyambut...
Badung – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, turut menghadiri acara penyambutan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berlangsung terpusat di Graha Pengayoman secara virtual, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Dalam Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Hukum dipercayakan kepada Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri (Wamen), Edward O.S. Hiariej; Menteri HAM, Natalius Pigai dan Wamen, Mugiyanto Sipin; serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan Wamen, Silmy Karim.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, restrukturisasi dan reorganisasi Kemenkumham menjadi 3 Kementerian baru merupakan langkah strategis dan luar biasa yang diambil Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini patut disambut dengan rasa syukur karena setiap Kementerian kini bisa lebih fokus menangani bidangnya masing-masing.
“Dengan adanya pemisahan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, diharapkan pekerjaan kita bisa fokus pada program-program yang lebih tajam dengan pencapaian yang optimal,” ujar Yusril.
Berkaitan dengan kesiapan transisi, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta menyampaikan tiga tahapan strategi, yaitu : jangka pendek yang dicapai sampai dengan 20 Oktober 2024; jangka menengah sampai dengan Desember 2024; dan jangka panjang sampai dengan Juni 2025. Lebih lanjut dikatakan, Tim Transisi juga telah dibentuk yang terbagi dalam Bidang Regulasi dan Kelembagaan; Bidang Program dan Anggaran; Bidang Keuangan; Bidang Sumber Daya Manusia; Bidang Aset, BMN, dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta Bidang Umum. Di dalamnya termasuk mempersiapkan draft Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Kementerian.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Y. Pasaribu menyampaikan ucapan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik.
"Dinamika yang terjadi pada Kementerian Hukum dan Ham diharapkan menjadi ujung tombak baru dalam memajukan Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. (*)
COMMENTS