Kakanwil Kemenkumham Bali Prioritaskan Pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan pada Lapas dan Rutan di Bali

Denpasar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan peme...

Denpasar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan pemenuhan hak - hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya perempuan selama menjalani masa pidananya pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bali, Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara ekslusif di Ruang Arjuna pada Selasa (12/11).

Pramella menyampaikan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah kondisi overkapasitas di pada Lapas dan Rutan di Bali. Kondisi ini tentu saja berdampak pada kualitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar WBP.

Untuk mengatasi masalah ini, Kanwil Kemenkumham Bali telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu langkah konkrit yang telah diambil adalah inisiatif relokasi Lapas Perempuan Kerobokan ke Desa Antap, Kabupaten Tabanan. Pembangunan fasilitas baru ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bagi WBP perempuan, serta memberikan ruang yang lebih layak bagi mereka untuk menjalani masa pembinaan.

“Relokasi Lapas Perempuan Kerobokan merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi WBP perempuan. Fasilitas baru yang lebih luas dan memadai tentunya akan semakin mengoptimalkan penyelenggarakan berbagai program pembinaan yang lebih efektif,” ujar Pramella.

Pramella juga menekankan pentingnya pendekatan khusus dalam pembinaan narapidana perempuan, mengingat perbedaan fisik dan psikologis mereka, terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Bali telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam melaksanakan program-program pemenuhan hak-hak perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan WBP perempuan, Kanwil Kemenkumham Bali memiliki program unggulan yakni Sekolah Merdeka Jegeg yang memberikan layanan pendidikan kejar paket A, B, dan C bagi WBP perempuan. Selain itu, kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satya Darma Singaraja juga memberikan kesempatan bagi WBP perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

Pramella berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan, pemenjaraan tidak memutus peran perempuan sebagai seorang ibu. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis dan mendukung proses reintegrasi sosial bagi para warga binaan, khususnya perempuan.

"Kami berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi WBP perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat," tutup Pramella. (*)